Indo-opsi.com, Bandar Lampung — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmennya membela nasib petani singkong dan mengajak mereka berdialog secara terbuka, menyusul unjuk rasa yang berlangsung di depan DPRD Provinsi Lampung, Senin (5/5/2025).
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal (Mirza) menyampaikan kekecewaannya terhadap aksi unjuk rasa petani singkong yang menolak undangan dialog dari Pemerintah Provinsi Lampung. Ia menegaskan perjuangannya selama ini berpihak kepada para petani dan mengajak semua pihak menyelesaikan persoalan tata niaga singkong melalui dialog yang sehat.
“Saya setengah mati memperjuangkan petani. Jangan bilang saya tidak bisa membela rakyat,” ujar Mirza, menanggapi aksi massa yang menolak berdiskusi di ruang pertemuan DPRD Provinsi Lampung.
Mirza menjelaskan bahwa Pemprov Lampung terus bergerak mencari solusi agar harga singkong sesuai dengan kesepakatan yang dicapai di Jakarta pada 31 Januari 2025, yaitu Rp1.350 per kilogram dengan potongan maksimal 15 persen.
Pada 29 April 2025, Pemprov Lampung dan Pansus Tata Niaga Singkong DPRD Provinsi Lampung mengadakan rapat bersama lima kementerian. Mereka mengusulkan penetapan standar harga, kadar aci, dan potongan secara nasional agar produksi tepung tapioka Lampung bisa bersaing di pasar nasional.
“Penetapan harga dan kadar aci itu kewenangan pusat. Kami sudah mendesak pemerintah pusat untuk menetapkannya secara nasional,” tegas Mirza.
Gubernur juga mengungkapkan kekecewaannya karena petani menolak diskusi di ruangan yang telah disiapkan. “Saya ingin berdiskusi dalam suasana nyaman agar solusi bisa ditemukan. Tapi kenapa tidak mau diajak bicara?” katanya.
Menurut Mirza, aksi ini kemungkinan dipicu provokasi dari pihak luar. Ia mengingatkan bahwa harga singkong harus dibentuk atas dasar kesepakatan yang adil, agar tidak menzalimi pihak manapun.
“Kalau pabrik tutup, siapa yang akan membeli singkong petani? Maka dialog penting agar semua bisa seimbang,” tambahnya.
Mirza menegaskan berbagai program pro-petani yang telah dijalankan Pemprov, termasuk pemulangan 23 ribu ijazah yang tertahan karena tunggakan sekolah. Sebagian besar pemilik ijazah itu berasal dari keluarga petani.
“Mereka tidak bisa lanjut sekolah atau kerja karena ijazah tertahan. Maka saya kembalikan ijazahnya, meskipun nilainya Rp3 juta hingga Rp6 juta per anak,” jelasnya.
Selain itu, ia juga memperjuangkan tambahan kuota serapan gabah oleh Bulog. Awalnya hanya 20 persen, namun Gubernur meminta tambahan untuk mencakup 100 ribu hektare dan 40 ribu petani agar panen mereka terserap dengan harga layak.
Mirza juga menyinggung kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dinikmati dua juta warga, termasuk petani. Ia mengakui bahwa sebagian besar kewenangan kini berada di tangan pusat, namun dirinya tetap menjembatani aspirasi petani.
“Keluarga saya juga terdampak karena harga singkong. Jadi jangan bilang Gubernur tidak mendukung petani,” pungkas Mirza. (Orba_battik).