Jakarta, Indo-Opsi.Com, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, mengatakan bahwa Kementeriannya menyiapkan sekurang-kurangnya Rp 16 triliun Dana Desa (DD) untuk program swasembada pangan pada tahun 2025.
Dirinya mengklaim, dalam pelaksanaannya, tidak akan ada celah bagi Kepala Desa (Kades) untuk bermain.
Hal itu disampaikan Menteri Yandri saat mengikuti rapat koordinasi bidang pangan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jawa Timur, pada Selasa, (7/1/2025) .
Turut hadir dalam rapat terbatas itu, di antaranya Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan beberapa pejabat kementerian lainnya.
Baca Juga : BPJN Lampung : Ada Laporan Jalan Nasional Berlubang Bakal Ditutup Kurang dari 24 Jam
Yandri menjelaskan, ada 12 aksi prioritas yang dicanangkan oleh Kemendes. Prioritas pertama ialah revitalisasi BUMDes dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Prioritas kedua ialah terkait swasembada pangan, yakni ketahanan pangan lokal desa.
Untuk mewujudkan itu, Mendes sudah meneken Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2025. Di dalamnya berisi, di antaranya, alokasi dana desa sekurang-kurangnya Rp 16 triliun atau 20 persen dari total anggaran Rp 71 triliun untuk ketahanan pangan di tahun 2025.
Didalam Permendesa itu diatur bahwa Desa wajib memanfaatkan potensi lokal dalam pemenuhan kebutuhan pangan, juga memanfaatkan keberadaan BUMDes untuk perputaran uang desa.
Nantinya, lanjut Yandri, Permendesa akan dijabarkan lebih rinci dengan petunjuk teknis atau modul
Modul tersebut, terang Yandri, dipakai sebagai panduan pelaksanaan untuk memastikan 20 persen dana desa untuk ketahanan pangan terkucurkan tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Yandri juga memastikan bahwa dalam petunjuk teknis tersebut juga dirumuskan secara mendalam sehingga tidak ada celah bagi siapa pun untuk bermain-main, termasuk Kades selaku pemangku jabatan tertinggi di tingkat desa.
“Jelas ini petunjuknya, sangat terang benderang, tidak ada celah kira-kira kepala desa untuk bermain, sehingga jangan sampai dana yang besar Rp 16 triliun itu tidak ada jejaknya,” ujar Yandri
Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, rakor dilakukan untuk memperkuat sinergi antar kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk menyukseskan program Swasembada Pangan yang ditargetkan tahun 2027.
Menurutnya, swasembada pangan merupakan program prioritas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi dan koordinasi yang intens antar Kementerian dan Lembaga dalam menyukseskan dan mempercepat program Swasembada pangan ini. (Redaksi).