Indo-opsi.com, Bandar Lampung — Gerakan mogok nasional pengemudi ojek online (ojol) mendapat dukungan dari Lampung. Pada Selasa (20/05/2025), Gabungan Admin Shelter Pengemudi Ojek Online Lampung (GASPOOL) bersama 25 komunitas ojol setempat melakukan aksi “offbid” massal sebagai bentuk solidaritas dan protes terhadap ketidakadilan hukum serta kebijakan aplikator.
Ketua GASPOOL, Miftahul Huda, menyatakan bahwa aksi ini adalah bentuk tekanan moral dan politis kepada pemerintah pusat agar segera memberikan pengakuan hukum yang jelas bagi transportasi daring roda dua.
“Eksistensi ojek online hingga kini belum memiliki legitimasi yuridis. Ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan mitra pengemudi maupun perusahaan aplikator,” ujarnya.
Meski tidak turun ke jalan, para pengemudi ojol di Lampung menyatakan solidaritas melalui penghentian operasional dan penonaktifan aplikasi.
Aksi ini berdampak nyata di lapangan. Banyak pengguna mengeluhkan sulitnya mendapatkan layanan ojol sepanjang hari.
Huda menambahkan bahwa tuntutan utama pengemudi mencakup:
- Pengakuan ojek online dalam sistem hukum transportasi nasional
- Perlindungan hukum yang menyeluruh
- Penetapan tarif berkeadilan dan relasi kemitraan yang seimbang
- Batas maksimum potongan aplikator sebesar 10 persen
- Perlindungan asuransi yang mencakup seluruh jam kerja
- Transparansi data demi keamanan pengemudi dan penumpang
BACA JUGA : diduga-langgar-se-gubernur-smkn-1-tanjung-sari-tarik-rp-819-juta-dari-orang-tua-lewat-kunjungan-industri
Ia menyoroti bahwa saat ini aplikator memotong hingga 20 persen dari pendapatan pengemudi, angka yang dinilai memberatkan. Selain itu, sistem asuransi dinilai belum menyeluruh karena hanya berlaku saat order aktif, bukan saat pengemudi sedang menunggu order.
Masalah keamanan juga diangkat, termasuk keterbatasan akses data oleh aparat hukum dalam kasus kekerasan atau kriminalitas karena alasan perlindungan privasi dan lokasi server aplikasi yang berada di luar negeri.
Jika tuntutan ini tidak direspons, GASPOOL membuka kemungkinan menggelar aksi lanjutan secara mandiri.
“Kami siap bergerak serempak di daerah jika pemerintah terus abai,” tegas Huda.
Ia juga mengusulkan pembentukan lembaga independen yang mengawasi sektor transportasi daring dan melibatkan perwakilan komunitas pengemudi dalam perumusannya demi mewujudkan ekosistem yang adil dan transparan. (**).