Indo-opsi.com, Bandar Lampung – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, membuka Rapat Koordinasi TPAKD se-Provinsi Lampung Tahun 2025 dan Bimbingan Teknis Web Pelaporan Sistem Informasi TPAKD (SiTPAKD) di Gedung Pusiban. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi dan kapasitas TPAKD dalam mendukung percepatan inklusi keuangan yang berkelanjutan.
Rakor ini membahas rencana program kerja TPAKD tahun 2025 yang menjadi panduan utama untuk memperluas akses layanan keuangan di seluruh wilayah Lampung. Beberapa langkah strategis mencakup edukasi keuangan, peningkatan akses perbankan, dukungan pada teknologi finansial (fintech), serta kebijakan yang mendukung pertumbuhan keuangan inklusif.
Fokus utama juga diarahkan pada pelaku UMKM dan kelompok masyarakat yang belum memiliki akses ke lembaga keuangan formal melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan Ultra Mikro (UMi), dan KEJAR (Satu Rekening Satu Pelajar). Selain itu, TPAKD juga menggelar literasi keuangan melalui ekosistem pesantren, edukasi investasi legal, serta business matching bagi petani, nelayan, BUMDes, dan BUMDesma.
Wakil Gubernur menegaskan bahwa dampak nyata program kerja TPAKD harus terlihat dari peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seluruh program harus sinkron dengan kebijakan pusat, prioritas daerah, serta kebutuhan lokal seperti infrastruktur keuangan dan penguatan UMKM.
Tahun 2025 menjadi awal pelaksanaan arah baru pembangunan nasional melalui Asta Cita yang menempatkan TPAKD sebagai pilar strategis dalam mewujudkan agenda pembangunan inklusif di daerah.
Jihan menjelaskan, visi Provinsi Lampung yaitu “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas” mengusung tiga misi utama: mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, memperkuat SDM unggul, serta meningkatkan kehidupan masyarakat yang adil, beradab, dan berkelanjutan dengan tata kelola efektif dan berintegritas.
Transformasi ekonomi harus berjalan cepat dan terarah. Tanpa strategi yang jelas, upaya memperluas akses keuangan akan stagnan. Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung telah menargetkan peningkatan inklusi keuangan dari baseline 85,5% di tahun 2025 menjadi 97,2% pada tahun 2045 melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
Sektor pertanian yang menyumbang 27% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi prioritas dalam agenda inklusi keuangan. Banyak petani belum mendapat akses pembiayaan formal, sehingga pemerintah menggandeng lembaga keuangan untuk memperluas akses modal, termasuk pembiayaan alat dan mesin pertanian (Alsintan).
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal bahkan mengundang pimpinan perbankan di Lampung untuk memperkuat kolaborasi percepatan pembiayaan sektor pertanian.
“Kita harus memastikan petani, nelayan, pelaku UMKM, dan kelompok rentan di desa memiliki akses pembiayaan yang mudah, adil, dan berkelanjutan,” tegas Jihan.
Selain Rakor, kegiatan ini juga menghadirkan Bimtek Web Pelaporan SiTPAKD untuk memastikan setiap TPAKD kabupaten/kota memiliki operator andal yang mampu menyajikan data akurat. Data ini penting sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis fakta yang tepat sasaran.
Acara ini dihadiri oleh Kepala OJK Provinsi Lampung, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan, jajaran TPAKD Kabupaten/Kota, serta perwakilan perbankan. Kehadiran berbagai pihak menegaskan komitmen bersama untuk mewujudkan akses keuangan yang merata sebagai fondasi pembangunan ekonomi daerah. (Orba_battik).