METRO, Indo-opsi.com — Konsep pembangunan berkelanjutan di Kota Metro dinilai hanya menjadi jargon seremonial tanpa realisasi nyata. Ormas PETIR menilai kebijakan yang diambil pemerintah daerah belum berpihak pada masyarakat akar rumput dan masih terjebak dalam birokrasi yang lamban dan tidak transparan.
Ketua DPD Ormas Pasukan Elit Inti Rakyat (PETIR) Kota Metro, Bayu Hendrix Fulama, SH, menilai bahwa arah kebijakan pembangunan berkelanjutan di Kota Metro masih jauh dari harapan. Menurutnya, program-program yang seharusnya mendukung keberlanjutan justru terjebak dalam sistem birokrasi yang tidak efisien.
“Pembangunan berkelanjutan di Kota Metro semestinya bukan hanya soal membangun fisik infrastruktur. Tapi menyentuh aspek lingkungan, keadilan sosial, dan tata kelola yang efisien dan partisipatif,” ujar Bayu, Minggu (6/7/2025).
Ia menyoroti bahwa pelaksanaan pembangunan lebih banyak bersifat tambal sulam dan tidak berpijak pada kebutuhan masyarakat bawah. Selain itu, rotasi dan mutasi pejabat yang tidak berbasis pada evaluasi kinerja menambah ketidakkonsistenan arah pembangunan.
“Birokrasi lebih sibuk menyusun dokumen formal daripada mencari solusi konkret. Mutasi pejabat yang tidak jelas orientasinya hanya menambah masalah,” katanya.
Koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga dinilai lemah, sehingga menyebabkan banyak program dan proyek pembangunan tidak berjalan sesuai rencana. Minimnya transparansi dalam proses perencanaan dan eksekusi program memperlihatkan bahwa sistem birokrasi Kota Metro masih belum sinkron.
“Bagaimana mungkin pembangunan berkelanjutan bisa tercapai, jika pondasi birokrasi sendiri masih gamang?” tegas Bayu.
Bayu juga menyoroti rendahnya partisipasi publik dalam penyusunan program pembangunan. Ia menyebut kebijakan yang selama ini diterapkan bersifat top-down, tanpa melibatkan masyarakat secara aktif.
Sebagai organisasi yang fokus mengawal isu tata kelola, PETIR Metro mendesak Pemkot Metro melakukan reformasi struktural dan budaya kerja birokrasi.
“Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik bukan pilihan, melainkan keharusan,” jelasnya.
Ia berharap pembangunan berkelanjutan di Kota Metro tidak hanya menjadi angan-angan dalam dokumen RPJMD atau visi misi kepala daerah.
“Tanpa pembenahan birokrasi yang serius, maka yang akan berkelanjutan hanyalah wacana, bukan pembangunan,” pungkas Bayu. (Orba).