Indo-opsi.com, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Lampung menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) bertema “Pendidikan“, Selasa (22/4/2025) di Aula Kantor BPKP Lampung. Forum ini bertujuan merumuskan langkah strategis untuk meningkatkan tata kelola dan kualitas pendidikan di Provinsi Lampung.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Drs. M. Firsada, menegaskan pentingnya pemerataan akses pendidikan berkualitas sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia unggul. Ia menyebut pendidikan sebagai hak konstitusional dan kunci utama dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Peningkatan kualitas pendidikan akan mendorong daya saing daerah dan mempercepat pembangunan manusia di Lampung,” ujar M. Firsada.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPKP yang telah memberikan rekomendasi konstruktif dalam pengawasan sektor pendidikan. Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan untuk mempercepat peningkatan IPM secara merata di seluruh wilayah.
Kepala Perwakilan BPKP Lampung, Nani Ulina Kartika Nasution, menjelaskan bahwa forum ini dirancang untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan tahun 2023 dan 2024. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan.
“Kolaborasi ini menjadi bukti nyata komitmen kita bersama dalam menjaga akuntabilitas pembangunan dan memperkuat kualitas sumber daya manusia di Lampung,” kata Nani.
Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Polhukam dan PMK, Iwan Taufik Purwanto, memaparkan hasil pengawasan sektor pendidikan serta isu strategis seperti distribusi guru, pemanfaatan riset, keselarasan kebijakan lintas sektor, dan pencegahan kecurangan dalam pendidikan.
Diskusi panel menghadirkan berbagai pemangku kepentingan pendidikan. Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikdasmen, Maulani Mega Hapsari, memaparkan kebijakan pendidikan SMP. Sementara itu, Dr. Muhammad Hasbi dari Ditjen Pendidikan Vokasi menjelaskan tantangan dan peluang pendidikan vokasi dan layanan khusus.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, Eka Afriana, menyampaikan strategi pemerintah kota dalam mengatasi kondisi ruang belajar yang menurun. Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Hukum BPKP, Ikhwan Mulyawan, memandu jalannya diskusi agar tetap fokus dan produktif.
Sebanyak 70 peserta hadir dalam kegiatan ini, terdiri dari Sekda kabupaten/kota, kepala dinas pendidikan, dan inspektur se-Lampung. Seluruh pihak berharap kegiatan ini mampu mempercepat perbaikan sektor pendidikan serta mendorong pencapaian visi Indonesia Emas 2045 melalui SDM unggul dan berkualitas. (Orba).