Diduga Adanya Pemotongan BLT DD Oleh Oknum Aparat Pekon Kota Agung

Lampung, Tannggamus – Warga Pekon Kota Agung, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, mengeluhkan pemotongan BLT DD yang nominal nya Rp.600.000 perbulan selama tiga bulan.

Pasalnya, dana bantuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT DD yang seharus nya menerima Rp. 600.000 perbulan selama tiga bulan, diduga terjadi pemotongan Rp 400.000. Sehingga KPM hanya menerima Rp. 200.000 perbulan.

Adanya dugaan pemotongan BLT DD, dilakukan oleh Oknum Aparat Pekon, menyalahi peraturan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten, walau dengan dalih akan dibagikan kepada warga yang belum mendapat PKH dan BLT DD.

Lebih mirisnya lagi, Istri dari Kepala Pekon mendapat BPNT, Istri dari Sekdes menerima Bansos. Ibu Kaur mendapat Bansos, Ibu Kadus juga mendapat PKH, tetapi diduga masih banyak warga tidak mampu yang belum mendapat bansos di Pekon tersebut.

Menurut keterangan salah satu Warga Pekon Kota Agung yang mendapat BLT DD mengatakan, di Pekon Kota Agung Kampung terjadi pemotongan BLT DD yang nilai nya Rp. 600.000 di potong Rp. 400.000 oleh Oknum aparat pekon.

“Setau saya Bang, uang BLT DD itu tidak ada potongan, tapi kenapa potongan nya sampai sebesar itu. Saya sudah senang mendapat kan nya dan uang nya sudah saya pakai untuk kebutuhan hidup sekeluarga. Tapi di pinta lagi oleh aparat pekon setempat senilai Rp 400.000. Bagaimana saya mengembalikan nya, sedang uangnya sudah habis, dan apabila uang itu tidak dikembali kan, bunyi nya hutang.” keluh nya. Rabu (22/7/2020).

Di tempat terpisah, Kepala Pekon Kota Agung Herman waktu dikonfirmasi mengatakan, itu diluar aturan Saya, semua itu adanya musyawarah masyarakat dan ketua adat di pedukuhan nya masing-masing, setelah itu mereka memberi tau Saya tentang kesepakatab nya, lalu Saya tanda tangani surat kesepakatan itu.

“Kesepakatan mereka setelah rapat itu, satu rekening mendapat Rp. 600.000, tapi dipotong Rp 400.000, yang nantinya di berikan kepada Aparat Pekon, untuk dibagi kepada yang tidak mendapat BLT DD selama tiga bulan,” tutupnya.

Sementara itu, menurut keterangan Seketaris Inspektorat, Gustam, pemotongan BLT DD di Pekon tersebut, tidak dibenar kan.

“Apapun alasan nya yang namanya BLT DD tidak ada potongan, kalaupun ada itu sudah melanggar aturan pemerintah, walau niat nya baik kalau tidak sesuai aturan pemerintah, ya salah,” tegas Gustam.

( Fandi )