Minimnya Perhatian Pemerintah terhadap Pesantren, PP IPNU angkat bicara

JAKARTA – Pimpinan Pusat (PP) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) soroti minimnya perhatian Pemerintah terhadap Pondok Pesantren dalam pandemi Covid-19.

Ketua Umum PP IPNU Aswandi Jailani, mengatakan bahwa banyak santri kader IPNU yang berasal dari keluarga kalangan menengah ke bawah.

“Kami meminta kepada Presiden Jokowi agar ada perhatian khusus terhadap pondok pesantren. Karena mengingat dalam kondisi seperti ini terdapat kalangan santri yang sangat merasakan dampaknya. Apalagi dengan keadaan new normal, pelajar atau santri diwajibkan untuk mengikuti rapid test yang biayanya sangat besar sekali berkisar 350 ribu sampai 400 ribu rupiah, ini sangat memberatkan,” kata Aswandi, Selasa (24/06/2020).

Menurutnya, seiring adanya kenaikan anggaran untuk penanganan Covid-19, tidak menjadi beban bagi pemerintah jika pondok pesantren ikut menjadi sasaran perhatiannya.

“Kami berharap sekali pada kehadiran pemerintah dalam bentuk nyata yaitu dengan memberikan fasilitas kesehatan secara gratis kepada pondok pesantren. Mengingat saat ini anggaran penanganan Covid-19 dinaikkan menjadi Rp695,2 triliun, seperti dilansir dari sindonews,” katanya.

Aswandi mengatakan, PP IPNU akan menginstruksikan kepada seluruh kader di Indonesia, agar menyuarakan aspirasi senada di masing-masing daerah.

“Kami akan mengirim surat resmi secara tertulis kepada Bapak Presiden. Jika kepentingan para santri tidak diakomodasi, saya selaku Ketua Umum PP IPNU akan mengintruksikan kepada seluruh kader IPNU untuk bersuara di wilayah mereka masing-masing. Sebab, ini sebuah satu suara yang memang dirasakan seluruh santri di nusantara,” terangnya.

Dia juga mengaku bahwa Indonesia berdiri tak luput dari peran kalangan pesantren.

“Sumbangsih kaum agamais atau pondok pesantren terhadap negara ini sudah cukup nyata. Maka kami tegaskan kepada rezim, jangan hanya karena biaya rapid test yang sangat mahal, SDM unggul tersandung tanggul (biaya rapid test),” katanya.

(Den)