Transparansi Mengenai Kepemilikan Korporasi bisa Cegah Perilaku Korupsi

Gambar istimewa:@Kartun Anti korupsi

Jakarta – Banyak korporasi yang belum transparan soal pemilik manfaat atau beneficial ownership (BO). Padahal kepemilikan korporasi diyakini bisa mencegah praktik culas macam korupsi, pencucian uang, hingga pendanaan korupsi.

“Proud di sektor korporasi baik korupsi, money laundering, dan pendanaan terorisme bisa dicegah dengan keterbukaan BO,” ujar Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Maryati Abdullah dalam Webinar yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (4/6/2020).

Padahal, menurut Maryati, transparansi BO korporasi sebenarnya berkaitan dengan urusan kepentingan publik. Terlebih, korporasi yang bergerak di sektor publik seperti infrastruktur.

“Tidak transparannya kepemilikan dari perusahaan akan mempengaruhi layanan publik kepada masyarakat,” kata Maryati mengingatkan.

Dia memaparkan, ada banyak kasus yang merugikan kepentingan publik akibat kepemilikan perusahaan tak transparan. “Misalnya, keterlambatan penyelesaian infrastruktur karena tidak diketahuinya kredibilitas dan kualitas dari supplier atau sub-supplierr dari pengadaan proyek,” ujarnya.

Contoh lain adalah praktik penghindaran pembayaran pajak perusahaan. “Itu juga berasal dari tertutupnya kepemilikan dari sebuah perusahaan,” jelas Maryati

 

Pemerintah Komitmen

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Perdata Direktorat Jenderal AHU Kementerian Hukum dan HAM Santun Maspari Siregar mengaku, pihaknya berkomitmen agar korporasi transaparan soal pemilik manfaat.

Salah satunya, komitmen itu diwujudkan lewat Perpres Nomor 13 Tahun 2018 yang mengatur informasi pemilik manfaat korporasi.

“Setidaknya aturan tersebut bertujuan untuk dua hal, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme,” ujar Maspari.

Usai Perpres Nomor 13 Tahun 2018 diterbitkan, terang Maspari, Kemenkumham menerbitkan aturan pelaksana melalui Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019. Regulasi ini berisi tata cara penyampaian informasi pemilik manfaat korporasi.

Namun Maspari menyadari aturan tersebut masih jauh panggang dari api. Dia memaparkan, hingga 3 Juni 2020, baru 80 ribu perseroan terbatas (PT) yang telah menyampaikan informasi pemilik manfaat.

Jumlah itu baru 8 persen dari total PT di Indonesia yang mencapai 964 ribu. Artinya, ada 884 ribu PT yang belum menyampaikan kepemilikan korporasi.

Demikian halnya dengan yayasan. Dari 223 ribu yayasan yang terdaftar,  baru sebanyak 8 ribu atau setara 3 persen yang telah menyampaikan informasi pemilik manfaat.

Belum lagi pemilik manfaat yang sengaja tidak didaftarkan dalam akta korporasi. “Dalam praktiknya, ada orang (pemilik manfaat) yang tidak keliatan dalam akta korporasi.”

“Itu sebenarnya tidak boleh dalam prinsip hukum kita,” tambah Maspari.

 

Perlu Undang-Undang

Deni T Tama dari Partner Ernst and Young mengatakan, transparansi BO harus dianggap hal penting demi mencegah pencucian uang hingga pendanaan terorisme.

Jika dianggap tidak penting, Deni meyakini “akan banyak perusahaan yang menyembunyikan orang-orang yang mungkin ingin bersembunyi di belakang kepemilikan perusahaan.”

“Banyak sekali perusahaan dimanfaatkan untuk melakukan pencucian uang,” lanjut Deni.

Dia menilai beneficial ownership tak cukup diatur lewat perpres, tapi harus melalui Undang-undang guna memastikan investasi yang masuk benar-benar berkualitas.

“Kita perlu Undang-undang yang mengatur tentang BO karena tanpa adanya sanksi maka yang ada di ujungnya tidak akan efektif,” terang

(Maryono)