Iuran BPJS Kembali Naik, Pemerintah Banjir Kritik dari warganet Dan masyarakat

Kenaikkan iuran BPJS dinilai menentang putusan MA.

 

Jakarta – Kebijakan Presiden Jokowi yang kembali menaikkan iuran BPJS mendapat hujan kritik. Kenaikan iuran BPJS dinilai memberatkan masyarakat di tengah situasi pandemi Covid-19 hingga melawan putusan MA yang menggugurkan peraturan presiden soal rencana kenaikan iuran ini.

Selasa (15/5/2020) kemarin, Jokowi menaikkan iuran BPJS lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam peraturan tersebut, iuran peserta mandiri kelas I naik dari Rp80 ribu menjadi Rp150 ribu. Iuran peserta mandiri kelas II naik dari Rp51 ribu menjadi Rp100 ribu, dan iuran peserta mandiri kelas II naik dari Rp25 ribu menjadi Rp42 ribu.

“Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2020,” demikian bunyi Pasal 34 ayat 6 Perpres Nomor 4 Tahun 2020.

Kebijakan kenaikan iuran BPJS ini bukan kali pertama. Sebelumnya, Presiden Jokowi menaikkan tarif iuran melalui Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Tetapi Mahkamah Agung membatalkan kenaikan tersebut pada akhir Februari 2020 usai Perpres Nomor 75 Tahun 2019 dilakukan uji materi. Dalam pertimbangannya, MA menilai peraturan tersebut tidak sejalan dengan sejumlah undang-undang bahkan UUD 1945.

Atas dasar itu, pengamat hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari menilai kenaikan iuran BPJS lewat Perpres Nomor 64 Tahun 2020 bertentangan dengan putusan MA bernomor 7/P/HUM/2020 itu.

Perpres Nomor 64 Tahun 2020, “itu sama saja dengan menentang  putusan peradilan,” ujar Feri, dikutip Kompas pada Rabu (14/5/2020).

 

Bebani Masyarakat

Selain bertentangan dengan putusan MA, kenaikan iuran BPJS juga dinilai memberatkan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

“Pemerintah sudah kehabisan akal dan nalar sehingga dengan seenaknya menaikkan iuran tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat,” ujar Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar.

Di tengah ekonomi masyarakat kelimpungan akibat Covid-19, Ekonom UI Fithra Faisal Hastiadi menilai kenaikan iuran BPJS bakal mempengaruhi daya beli masyarakat.

“Momentumnya sangat tidak tepat, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau gaji turun minimal 30 persen karena wabah virus corona yang semakin masif. Ini tentu membebani masyarakat,” jelas Fithra, dikutip CNNIndonesia.

Hal senada disampaikan Anggota Komis XI DPR Saleh Daulay. Ia menganggap pemerintah tidak memiliki empati yang tetap menaikkan iuran BPJS di tengah pandemic.

“Masyarakat di mana-mana lagi kesulitan. Dipastikan banyak yang tidak sanggup untuk membayar iuran tersebut,” tutur Saleh.

Dilansir Sumber(infoanggaran.com)