Wow!PENYALURAN BANSOS DIANGGAP MENYIMPANG, ELEMEN BERSAMA DPRD LAMPUNG TIMUR GELAR HEARING ; USUT TUNTAS PENYELEWENGAN DANA COVID-19

LampungTimur-Ketua Gugus tugas Penanganan COVID-19 Doni mengatakan, Dokter merupakan benteng terakhir dalam menghadapi wabah COVID-19, utamanya yaitu gizi masyarakat sebab untuk melawan wabah ini imunitas menjadi ujung tombak.

Dalam keadaan tersebut, Kabupaten Lampung Timur, melalui Bupati Lampung Timur Zaiful Bokhari menghadiri pelaksanaan launching bantuan sembako Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di Aula Gedung Desa Sukadana Illir. Bantuan Pemerintah Lampung Timur ini, ditujukan untuk keluarga pra-sejahtera senilai 150.000/KK dengan rincian sebagai berikut: 10 kg beras, 8 butir telur, 4 bungkus mie instan, 450 ml minyak goreng, dalam rangka tanggap darurat Covid-19. Bantuan sosial mencapai 82. 023 KK, warga yang menerima ini adalah warga yang belum pernah mendapatkan bantuan baik itu dari PKH maupun dari BPNT/Program Sembako.

Namun dalam pelaksanaannya ada indikasi yang tidak beres, hal ini diungkapkan oleh Herri Usman Koordinator Komite Aksi Kawal Program Presiden.
Dikatakan oleh Herri pihaknya telah menyampaikan permasalahan penyaluran bantuan sosial dampak COVID-19 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Timur diterima langsung oleh Supriyono (Anggota DPRD Asal Partai Nasdem)  hadir juga tim pengawas percepatan penanganan COVID-19 pada tanggal 30 April 2020.

Hasil hearing menyimpulkan sejumlah keputusan dan sikap bahwa DPRD Lampung Timur akan melakukan sidak ke supplier PT.MJM, kemudian juga akan mengusut selisih anggaran dana bansos COVID-19, bila terjadi penyelewengan maka akan dilanjutkan sesuai proses hukum yang berlaku.

Sementara kepada media JBM.co.id Herri Usman terus akan mengawal program Pemerintah agar tidak ada penyimpangan, “Kami akan kirim surat resmi ke ketua Gugus tugas percepatan Penanganan COVID-19 di Lampung, guna mengkoreksi ulang anggaran bansos COVID-19 tersebut, dan menstop supplier PT.MJM sebagai pemasok, rencana Hari Senin 4 Mei 2020 via Pos”, ungkapnya, Minggu (3/5/2020).

Berikut temuan indikasi dugaan Penyelewengan yang telah dihitung, jika dinilai barang pangan yang diterima warga tidak sesuai dengan nilai yang dianggarkan Pemerintah yaitu sebesar Rp. 150.000,- adapun rincian harga hasil investigasi di lapangan :
a. Beras 10 Kg, 1 kg @ Rp. 9.500,- x 10 Rp. 95.000,-
b. Telur 8 butir/ ½ kg, 1 kg @ Rp. 22.000 Rp. 12.000,-
c. Supermi 4 bukur, 1 buah @ Rp. 2.500 Rp. 10.000,-
d. Sarden Rp. 3.500,-
e. Minyak goreng 450 ml Rp. 5.000,-
Total RP. 125.500,-

Jadi Nilai Bantuan Sosial Rp. 150.000 – Rp. 125.500,- = Rp. 24.500 (selisih)
Bila dikalikan jumlah keluarga penerima bantuan: Rp. 82.023 kk (penerima bantuan) x 24.500 (selisih) = Rp. 2.009.563.500,- (selisih persatu kali bantuan/bulan)
Kemana Selisih Anggaran ini?

Disinyalir program kegiatan dalam rangka tanggap darurat Covid-19 di Lampung Timur yang mencapai kurang lebih Rp. 29 Milyar, ada dugaan penyimpangan anggaran dengan melihat hasil selisih tersebut.

Dan menurut Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan: (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar; (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

‘Keadaan tertentu’ yang dimaksud adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.

Atas dasar tersebutlah elemen masyarakat yang mengatasnamakan Komite Aksi Kawal Program Presiden, meminta DPRD Lampung Timur dan Aparat hukum untuk:
1. Mengusut tuntas dugaan penyimpangan anggaran bansos Covid 19.
2. Menstop PT MJM menjadi Suplier Bansos Covid 19 di Kabupaten Lampung Timur
3. Memanggil dan Memeriksa PT MJM sebagai Suplier Bansos Covid 19
4. Berharap untuk Bansos Covid 19 menggunakan Produksen Padi Lokal dan Peternak Ayam Telur Lokal dalam program bantuan sosial ini, agar barang pangan yang didapat lebih banyak dan menghidupkan ekonomi kampung
5. Meminta Tim Pengawas (timwas) percepatan penanggulangan Covid-19 Lampung Timur, sungguh-sungguh bekerja untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan anggaran bansos Covid-19.

Terpisah saat awak media mencoba menghubungi pihak Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur, melalui Nomor Handphone kepala Dinas, hingga berita diterbitkan belum ada jawaban.
(/red)