Cilegon – Kelompok Aktivis Mahasiswa Kota Cilegon mempertanyakan terkait bahasa kurang bijak yang tertuang dalam lembar disposisi Walikota Cilegon Edi Ariyadi kepada Sekretaris Daerah (SEKDA) Kota Cilegon.
ketua PC PMII Kota Cilegon Edi Djunaidi mengatakan Dalam lembar disposisi bantuan dana yang diajukan Pengurus Komisariat PMII Al-Khairiyah pada Desember 2019 lalu tersebut untuk kegiatan Pelatihan Kader Dasar (PKD) PMII dan Walikota menulis ‘Demo melulu tapi minta bantuan’?
“Terlebih kita tidak menerima bantuan apapun dari pemerintah malah dibalas seperti itu, Hal itu sangat disayangkan karena menciderai kebebasan berpendapat di muka umum atas semangat reformasi,” bebernya.
Dia juga menyampaikan bahwa dana APBD untuk kepentingan perkembangan Organisasi kepemudaan di Kota Cilegon cukup besar tapi Walikota Cilegon tidak bersikap sebagaimana mestinya.
“Seolah-olah organisasi yang mengkritik kinerja kepemerintahan di anggap tidak pantas untuk mendapatkan pembinaan dan pengembangan organisasi,” tandasnya, Kamis (6/2/2020).
Sementara, Ketua Umum HMI Cabang Cilegon Rickyl Amri mengatakan seharusnya pihak Pemerintah yang dalam hal ini adalah Walikota harus bisa menanggapi seluruh aspirasi mahasiswa baik melalui audiensi ataupun berbentuk aksi.
“Mengingat undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, itu sudah tegas dan menjadi payung hukum bagi kami ketika menyuarakan aspirasi,” ungkapnya.
Dia berharap Walikota Cilegon tidak anti kritik, Karena pemimpin dilahirkan untuk siap di kritik, itu menjadi salah satu konsekuensi pemimpin.
“Toh dana yang digunakan untuk kegiatan itupun dana APBD bukan dari kantong Walikota itu sendiri, bagaimana pun juga mahasiswa harus pro aktif mengawal kebijakan pemerintah dan ketika meminta tolong perihal kegiatan apapun itu, Jika ingin membantu silahkan, kalo pun tidak ingin membantu saya harap tidak perlu mengeluarkan bahasa yang kurang bijak,” tegasnya.
Disisi lain aktivis Mahasiswa Kota Cilegon Syaihul Ihsan yang juga ketua DPC GMNI Kota Cilegon meminta Walikota Cilegon harus mengklarifikasi atas kejadian tersebut agar preseden atas korespondensi dengan PMII Cilegon tersebut bukan saja menyayat pendapat dan pandangan mahasiswa Cilegon tapi melumpuhkan semangat reformasi yang selama ini sudah kita bangun bersama.
“Banyak kegagalan pemerintah Daerah Kota Cilegon selama ini, konsolidasi dan demokratisasi tampak stagnan, bahkan semakin mundur apa kita tidak boleh menyuarakan pendapat?,” ungkapnya.
Kejadian korespodensi yang di terima sahabat-sahabat PMII Cilegon tentu saja kita bertanya kemana larinya APBD untuk kepentingan pengembangan organisasi kepemudaan (OKP) selama ini di Kota Cilegon yang nilainya begitu besar.
“Segenap elite politik jangan sibuk berlomba-lomba membangun istana sendiri dan merangkul Oligarki dan membatasi ruang gerak aktivis, selama ini kita sebagai organisasi mahasiswa yang punya sejarah panjang di Bangsa ini, untuk mengembangkan organisasi kita selalu Gotong Royong, jadi kita mengingatkan bahwa segala sesuatu yang di kenakan pemerintah itu di biayai oleh rakyat jadi sangat wajar sebagai rakyat kita demo, tapi yang sesuai aturan,” ungkapnya. [red/lekok]
