Terungkap, Lelang di Dinas PUPR Lampura hanya Formalitas, Kabid Cipta Karya Mereka Bawa Kopelan.

BANDAR LAMPUNG -Proses
lelang proyek Dinas PUPR Lampung Utara hanya formalitas, pemenang sudah ditentukan sebelum lelang berlangsung.
Hal ini diungkapkan oleh Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Lampung Utara Yunanda dalam sidang suap
fee proyek Lampung Utara dengan terdakwa Candra Safari di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Senin 6 Januari 2020.
Yunanda mengatakan mekanisme lelang proyek dari awal perencanaan sudah ada daftar proyeknya.
“Nanti dikelompokkan dan diserahkan ke kepala dinas,
berkas yang disampaikan berupa daftar paket proyek dan beliau yang mengurusi kemudian kamimengurusi pelelangan dan diserahkan ke ULPujarnya.
“Jadi siapa yang menentukan proyek?” sahut JPU Taufiq lbnugroho.
Saya gak tahu, saya terima sudah ada daftar pemiliknya,jadi saya menyerahkan daftar proyek, dan Syahbudin (Kepala Dinas PUPR) kembali menyerahkan daftar dengan (nama) pemenang
proyek” jawab Yunanda.Yunanda mengatakan daftar yang diberikan berupa nama pemenang dan itupun hanya dalam waktu satu bulan.

“Setelah itu nanti akan ada rekanan yang
konfirmasi terkait perkerjaan yang didapat,
mereka (rekanan) datang bawa kopelan (nomor paket) datang untuk mengetahui pekerjaan,”tutur Yunanda.

Yunanda pun mengaku saat proses tersebut belum ada pembicaraan penyerahan fee proyek,
namun ia tak menampik jika ada komitmen yang sudah disepakati dari awal.

“Kalau yang saya tahu konsultan 30 persen, fisik 20 persen, dan itu disampaikan pak Syahbudin saat awal saya di PU,” katanya.

Lanjut Yunanda, setelah disampaikan para rekanan kemudian mempersiapkan berkas untuk proses pelelangan selanjutnya diULP.

“Ada beberapa kali rekanan mengkonfirmasi,mereka menghubungi saya karena tidak tahu pemenang siapa, saya beri tahu,” kata Yunanda.

“Jadi proses lelang hanya formalitas?”tanya JPU.

“lya,” jawab tegas Yunanda.

Yunanda pun mengaku pernah mendapat titipan fee sebelum proyek lelang berlangsung

“Dari terdakwa hanya titipan tapi sebelum
proyek lelang, akhir tahun 2016, satu kantong
kresek,” bebernya.

Selain Candra, Yunanda, mengaku pernah dititipi
oleh rekanan lain.

“Yusman, Deni, Andre gendut, Septo. Penyerahan
di kantor saya lalu diserahkan ke pak Syahbudin,”kata Yunanda.

Disinggung JPU apakah saksi pernah menerima aliran dana dari Syahbudin, Yunanda mengakupernah namun –
saat ia berkabung.

“Pernah waktu orang tua meninggal, Rp 6 jutabuat beli tiket pesawat.
Pernah juga nerima dari Candra tapi saya tidak ingat,” tuturnya.

Terkait paket proyek yang dikerjakan olehterdakwa Candra namun belum dicairkan,Yunanda mengaku hal tersebut.

“Masalah belum dibayar saya gak tahu kenapa,tapi saya sudah pengajuan, dan input ke BPKAD,
dan sampai keluar, dari PU belim dibayar,”tandasnya.
Serahkan ke Majelis Hakim

Atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU)
KPK, Penasehat Hukum Hendra Wijaya Saleh
serahkan ke Majelis Hakim.

PH Hendra, Azwir Ade Putra menyampaikan
pihaknya akan menyerahkan semua keputusan
kepada Majelis Hakim.

“Keputusannya seperti apa, kita dengar pada
hari Kamis,” katanya, Senin 6 Januari 2020

Terkait tanggapan JPU bahwa materi eksepsi
masuk materi dakwaan, Azwir pun menuturkan
bahwa pihaknya hanya mempermasalahkan
frasa yang menyebutkan bahwa Hendra Wijaya
memberikan dan menyerahkan langsung ke
Bupati Agung llmu Mangkunegara.

“Biarlah majelis hakim yang melakukan
pertimbangan,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Mejelis Hakim Novian
Saputra menunda sidang pada hari Kamis, 9
Desember 2020.

“Selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan
putusan sela, jadi kami tentukan, Kamis minggu ini, tanggal 9 untuk pembacaan putusan sela,”
tutup Novian.

Sebelumnya diberitakan, setelah sempat
tertunda satu minggu, sidang suap fee proyek
Lampung Utara kembali digelar di Pengadilan
Negeri Tanjungkarang, Senin 6 Januari 2020.

Kali ini sidang dibuka dengan mendengarkan
tanggapan JPU KPK terkait nota keberatan
terdakwa Hendra Wijaya Saleh.

Dalam tanggapannya JPU KPK Taufiq lbnugroho
menyampaikan bahwa dakwaan yang disusun
oleh pihaknya sudah terpenuhi aspeknya baik
formal dan material.

“Sehinga dakwaan bisa diterima secara yuridis
tapi memang penasehat hukum terdakwa
berpendapat lain, kami menyadari perbedaan
dalam menanfsirkan dakwaan yang kongkit”
ujarnya, Senin 6 Januari 2020.

Lanjutnya, atas eksepsi terdakwa JPU
berkesimpulan bahwa materi keberatan
terdakwa sudah masuk kedalam materi
pembuktian pengadilan.

“Penasehat Hukum berpandangan subjektif karena tidak membaca dakwaan secara utuh,”
serunya.

Kemudian terkait eksepsi bahwa terdakwa tidak
secara langsung bertemu dan memberikan uang
ke Bupati Lampung Utara Agung IImu
Mangkunegara, JPU tidak sependapat.

“Materi tersebut harus dibuktikan dalam
persidangan itu masuk dalam materi perkara
jadi itu sudah diluar ruang lingkup eksepsi
sehingga tidak bisa diterima eksespsinya, maka
tidak perlu ditanggapi secara lanjut,” sebut
Taufiq.

Taufiq pun juga menanggapi terkait JPUU
dianggap telah membangun opini public melalui
jurnalis.

“Kami tanggapi alasan materi hanya kontrusksi
dugaan tak mendasar,” kata Taufiq.

Taufiq pun meminta ke majelis hakim untuk
menolak eksepsi terdakwa secara keseluruhan.

“Berkenan itu memohon kepada majelis hakimn
untuk memutuskan menolak eksespsi,”
tutupnya.
Dilansir Sumber:
(Tribunlampung.co.id/Hanif Mustafa)